Kudeta Myanmar menimbulkan berbagai masalah baru bagi wilayah regional Asia Tenggara dan berdampak langsung terhadap negara-negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Sebagai bentuk menekan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh kudeta ini setiap actor negara hingga actor internasional lainnya berlomba untuk menentukan resolusi damai bagi Myanmar. Salah satunya yaitu Thailand dibawah pemerintahan Prayut Chan o Cha dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri berupa quite diplomacy untuk menekan intervensi asing dan ketegangan dalam proses damai. Kebijakan ini dikeluarkan dengan alasan kepentingan nasional yang harus diamankan oleh Thailand yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya. Hal ini didasarkan pada panjangnya garis perbatasan antara kedua dengan panjang 2.401 km yang menyebabkan berbagai masalah seperti imigran, narkoba, dan masalah sosial lainnya mengalami peningkatan dan merugikan Thailand. Sehingga Thailand berupaya untuk menengahi kasus ini sebagai mediator dengan berusaha membangun komunikasi dengan Myanmar untuk mengamankan wilayah perbatasan yang berdampak kebeberapa aspek penting seperti ekonomi. Dengan memanfaatkan hubungan masa lalu antara elit militer kedua negara Prayut berupaya untuk mengubah kebijakan Burma Myanmar menjadi lebih strategis dan bermoral sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada penelitian ini penulis berupaya untuk melihat bagaimana proses quite diplomacy yang dilakukan oleh Prayut dapat mempengaruhi Myanmar dan seberapa efektifnya kebijkan ini dalam melakukan pendekatan terhadap Myanmar saat ASEAN gagal dalam melakukan pendekatan terhadap Myanmar, keterbatasan ASEAN dalam menangani isu Myanmar melemahkan posisinya sebagai sentralitas regional dan menurunkan kredibilitasnya sebagai organisasi yang mengedepankan HAM. Hasil penelitian ini menunjukan efisiensi dari kebijakan yang di keluarkan oleh Prayut dimana Myanmar menaruh kepercayaan terhadap Thailand demi mengamankan kepentingannya terutama di bidang ekonomi.