Desentralisasi di Kota Bogor telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sektor, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan dalam efektivitas alokasi anggaran, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam penerapan desentralisasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang menelaah peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi di Kota Bogor masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi transparansi anggaran, efektivitas birokrasi, serta digitalisasi layanan publik agar dapat menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta keberlanjutan dalam program-program yang mendukung kesejahteraan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.