Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah tantangan besar di era Post Truth yang harus dihadapi oleh Polri, di mana opini publik sering dipengaruhi oleh misinformasi dan hoaks. Divisi Humas Polri harus mengelola komunikasi publik dengan respons cepat dan transparan, mengendalikan narasi, serta memastikan informasi yang akurat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi Divisi Humas Polri dalam mengelola misinformasi, disinformasi dan hoaks yang merugikan kepentingan Polri di era Post Truth dan merumuskan pengembangan strategi Divisi Humas Polri dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat di era Post Truth. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efek komunikasi massa, teori agenda setting, teori confirmation bias, teori komunikasi krisis, dan teori konstruksi sosial realitas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Divisi Humas Polri menghadapi tantangan besar di era Post Truth, seperti misinformasi, disinformasi, dan hoaks yang diperburuk oleh rendahnya literasi digital, ketergantungan pada media sosial, serta fenomena "No Viral No Justice." Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi proaktif, termasuk peningkatan literasi digital, penggunaan data analitik, serta pengembangan kampanye komunikasi yang konsisten dan emosional. Penguatan kolaborasi dengan media, influencer, dan komunitas lokal sangat penting untuk menanggulangi hoaks, sementara pelatihan komunikasi digital bagi personel Divisi Humas Polri juga perlu ditingkatkan. Dengan pendekatan ini, Polri dapat memperkuat citranya sebagai institusi profesional yang dipercaya di tengah tantangan digital.