Pengadaan pejabat tinggi pratama di pemerintahan daerah memainkan peran penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Studi ini membahas kebijakan dan implementasi pengadaan pejabat tinggi pratama di Kabupaten Toba, mengidentifikasi kendala, dan memberikan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dan adanya indikasi praktik nepotisme adalah masalah serius yang mengancam integritas proses seleksi. Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)  Kabupaten Toba memiliki peran sentral dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pengadaan ini. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memantau dan memperbaiki proses seleksi.