TRANSPLANTASI ORGAN DAN ASPEK
ETIKOLEGAL DI INDONESIA
Adji Suwandono 1, Irene Tanoyo 2
1 Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal,
Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
2 Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis
Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Indonesia
* Email untuk Korespondensi: [email protected]
|
Kata kunci: transplantasi organ, donor organ, etik kedokteran, kode etik kedokteran indonesia Keywords: organ transplantation, organ donation,
medical ethics, indonesia medical code of ethics |
|
ABSTRAK |
|
|
Praktik transplantasi organ di Indonesia menghadapi berbagai tantangan
etikolegal yang memerlukan perhatian mendalam, mengingat pentingnya regulasi
yang jelas untuk melindungi hak-hak pasien dan donor serta memastikan
prosedur yang aman dan etis. enelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
dan menganalisis regulasi yang mengatur transplantasi organ, serta meneliti
bagaimana hukum dan etika saling berinteraksi dalam memastikan keselamatan
dan kesejahteraan pasien serta donor. Melalui pendekatan kualitatif dan
analisis mendalam, artikel ini mengungkapkan bahwa setiap dokter yang
terlibat dalam transplantasi organ harus mematuhi Kode Etik Kedokteran
Indonesia. Transplantasi juga harus dilihat dari perspektif etika berdasarkan
empat prinsip dasar etika biomedis. Pertama, Respect for autonomy menekankan
bahwa mendonorkan organ adalah tindakan yang terhormat. Kedua,
Non-maleficence menunjukkan bahwa setiap prosedur transplantasi membawa
risiko. Ketiga, Beneficence menegaskan pentingnya melakukan kebaikan kepada
orang lain, terutama jika tidak membahayakan pemberi kebijakan. Keempat,
Justice mengacu pada prinsip keadilan dalam donasi dan transplantasi organ,
yang berkaitan dengan alokasi organ, dan menekankan perlakuan yang adil,
setara, serta sesuai dengan kebutuhan pasien yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor. The practice of
organ transplantation in Indonesia faces various ethico-legal challenges that
require in-depth attention, given the importance of clear regulations to
protect the rights of patients and donors and ensure safe and ethical
procedures. This study aims to identify and analyze the regulations governing
organ transplantation, as well as examine how law and ethics interact with
each other in ensuring the safety and well-being of patients and donors.
Through a qualitative approach and in-depth analysis, this article reveals
that every doctor involved in organ transplantation must comply with the
Indonesian Code of Medical Ethics. Transplantation should also be viewed from
an ethical perspective based on four basic principles of biomedical ethics. First,
Respect for autonomy emphasizes that donating organs is an honorable act.
Second, Non-maleficence indicates that every transplant procedure carries
risks. Third, Beneficence emphasizes the importance of doing good to others,
especially if it does not harm the donor. Fourth, Justice refers to the
principle of fairness in organ donation and transplantation, which relates to
organ allocation, and emphasizes fair, equal, and appropriate treatment
according to the needs of patients influenced by various factors. |
|
|
Ini
adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA . This is an open access article under the CC BY-SA license. |
||
PENDAHULUAN
Transplantasi organ adalah prosedur medis penting yang melibatkan pemindahan organ, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari satu individu ke individu lainnya, atau bahkan dari satu bagian tubuh ke bagian lain dalam diri individu yang sama (Fadillah & Mahmud, 2023). Prosedur ini bertujuan untuk menggantikan organ yang telah rusak atau kehilangan fungsinya pada penerima dengan organ yang sehat dan berfungsi optimal dari donor (Aprilia, 2023) (Simbolon, 2013). Transplantasi ini memberikan harapan baru bagi pasien dengan kegagalan organ yang parah, menjadikannya salah satu terobosan medis yang paling berdampak.
Donor organ dapat berasal dari individu yang masih hidup maupun yang telah meninggal (Pontoh et al., 2023). Kemajuan teknologi kesehatan yang pesat telah memberikan dorongan signifikan bagi prosedur transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Hal ini berkontribusi pada peningkatan tingkat keberhasilan transplantasi organ di Indonesia, yang pada akhirnya mengarah pada meningkatnya permintaan akan organ atau jaringan tubuh. Seiring dengan perkembangan ini, harapan untuk memenuhi kebutuhan transplantasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien semakin menjanjikan (Rico Virza, 2024).
Dalam dunia etika kedokteran di Indonesia, setiap dokter yang terlibat dalam prosedur transplantasi organ wajib mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia (Syamsurizal, 2023). Proses transplantasi ini harus ditinjau dari sudut pandang etika, yang didasarkan pada empat prinsip biomedis fundamental. Pertama, Respect for autonomy, yang menggarisbawahi bahwa mendonorkan organ adalah tindakan mulia dan menghormati hak individu. Kedua, Non-maleficence, yang menekankan bahwa setiap prosedur medis, termasuk transplantasi, selalu mengandung risiko yang harus dihindari sebisa mungkin. Ketiga, Beneficence, yaitu prinsip untuk selalu berbuat baik, terutama dalam hal memberikan manfaat tanpa membahayakan pihak yang terlibat. Keempat, Justice, yang berfokus pada keadilan dalam proses donasi dan transplantasi, memastikan bahwa setiap pasien diperlakukan secara adil dan setara sesuai dengan kebutuhannya, dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi (Soekidjo, 2010) (Syamsurizal, 2023).
Mengingat perbedaan genetik antara jaringan penerima dan donor, terdapat empat jenis proses transplantasi organ. Jenis-jenis transplantasi organ tersebut diklasifikasikan sebagai berikut (Syamsurizal, 2023):
1.
Xenograft adalah metode yang melibatkan
transplantasi organ antar spesies. Terdapat dua jenis transfer utama yang
dijelaskan, yaitu transfer antar spesies dan intra spesies.
2.
Isograft. Pada transplantasi isograft
internal, jaringan atau organ dipindahkan dari satu bagian tubuh ke bagian lain
dalam tubuh yang sama. Di sisi lain, transplantasi isograft melibatkan
pemindahan organ dari satu organisme ke organisme lain yang berasal dari
spesies yang sama.
3.
3. Autograft adalah proses pemindahan sel,
organ, atau jaringan hidup dari satu bagian tubuh individu yang sama ke bagian
tubuh lainnya.
4.
Allograft adalah prosedur transplantasi
jaringan, seperti tulang, kulit, tendon, ligamen, dan katup jantung, dari satu
individu ke individu lain yang bukan merupakan saudara kembar identik..
Dokter harus mengikuti pedoman etika, hukum, dan agama dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam prosedur transplantasi organ (Saifullah, 2018). Praktik transplantasi organ yang diperoleh melalui perdagangan dianggap ilegal dan menjadi bahan perdebatan (Abdullah & Fatriansyah, 2022):
1. Adanya hukum positif di setiap negara terkait praktik perdagangan organ tubuh manusia.
2. Sumber donor dan alasan di balik keputusan seseorang untuk menjadi donor, baik dari sudut pandang pendonor maupun penerima organ, dapat dianggap sebagai korban dalam praktik perdagangan organ manusia.
3. Metode pencarian dan pengumpulan organ serta jaringan tubuh manusia melibatkan keterlibatan rumah sakit, tenaga medis, laboratorium, rumah pemulasaraan jenazah, dan ruang otopsi, yang menjadi pusat perhatian dalam berbagai perdebatan.
4.
Cara untuk menemukan donor bisa
dilakukan secara sukarela baik ketika pendonor masih hidup maupun setelah ia
meninggal dunia. Selain itu,
perlu dipertanyakan apakah ada pemaksaan atau penipuan yang dilakukan untuk
memperoleh organ manusia.
Transplantasi organ, yang pada dasarnya menawarkan
harapan kesembuhan bagi mereka yang mengalami disfungsi organ, juga memiliki
potensi untuk disalahgunakan dan memicu konflik, baik dalam hal penyediaan
organ maupun prosedur transplantasinya. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus
diatur secara ketat, tidak hanya dari aspek etika medis, tetapi juga melalui
regulasi yang jelas dalam kerangka hukum dan perundang-undangan (Poetra, 2023).
Regulasi yang mengatur tentang organ, prosedur transplantasi organ, dan aspek terkait lainnya di Indonesia, berdasarkan tahun pembuatannya, adalah sebagai berikut:
Sebagai konstitusi, UUD 1945 menetapkan kerangka hukum yang mendasari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara dan melindungi hak-hak warganya. Dalam konteks hak asasi manusia, UUD 1945 menegaskan komitmen negara untuk menjunjung tinggi martabat manusia, termasuk hak atas kesehatan yang menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan terkait kesehatan, termasuk transplantasi organ.
Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya." Pernyataan ini meneguhkan pentingnya hak asasi individu untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya, yang harus dihormati oleh semua pihak. Dalam konteks tindak pidana perdagangan organ dan/atau jaringan tubuh, hak ini menjadi sangat penting, mengingat bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas hidup dan kesehatannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk menjaga kesehatan setiap orang dalam masyarakat dan melindungi mereka dari praktik-praktik yang merugikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1981tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah
Mayat Anatomis, serta transplantasi organ
dan/atau jaringan tubuh manusia. Penetapan aturan ini didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut (Poetra, 2023):
a.
Untuk
mendukung pengembangan sektor kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, diperlukan berbagai langkah yang tepat agar usaha ini dapat
berjalan dengan baik. Tujuan dari upaya tersebut adalah demi keselamatan umat
manusia dan untuk kemajuan ilmu kesehatan serta kedokteran secara keseluruhan.
b.
Untuk
mencapai tujuan yang diuraikan pada poin a, diperlukan adanya aturan hukum melalui
Peraturan Pemerintah.
Peraturan tersebut dijelaskan
dalam Pasal 10 hingga Pasal 20. Berikut
adalah rincian isi dari pasal-pasal tersebut (Pasaribu et
al., 2014):
1.
Pasal 10 menyatakan bahwa langkah utama dalam melakukan transplantasi adalah mendapatkan persetujuan (informed
consent) dari pasien atau anggota keluarganya.
2.
Pasal 11 mengatur bahwa tenaga kesehatan yang melakukan transplantasi harus ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.
3.
Pasal 12 menyatakan bahwa status kematian dalam pelaksanaan transplantasi harus ditetapkan
oleh dua dokter yang tidak terlibat
secara medis dalam prosedur transplantasi itu.
4.
Pasal 13 menyatakan bahwa permohonan persetujuan (consent)
harus ditandatangani oleh dua saksi
dan dicatat pada kertas
yang bermaterai.
5.
Pasal 14 mengatur bahwa pengambilan organ atau jaringan dari donor yang telah meninggal perlu mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga donor.
6.
Pasal 15 mengatur bahwa dokter memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan dan informasi mengenai tindakan transplantasi yang akan dilaksanakan.
7.
Pasal 16 menjelaskan bahwa pendonor atau keluarga donor dilarang untuk menerima imbalan materi dari tindakan donor transplantasi.
8.
Pasal 17 menyatakan bahwa perdagangan jaringan tubuh dilarang.
9.
Pasal
18 menetapkan larangan untuk mengirim dan menerima alat atau jaringan tubuh
dari luar negeri.
10. Pasal 19 mengatur mengenai pengecualian dalam konteks penelitian ilmiah.
11. Pasal 20 mengatur mengenai sanksi. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan lebih rinci tentang ketentuan
dalam undang-undang yang mengaturnya
secara lebih tegas.
Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini terdiri dari
dua poin, yaitu:
1.
Memastikan
bahwa pengambilan alat dan/atau jaringan tubuh manusia yang akan dipindahkan
dilakukan dengan tujuan pengobatan dan untuk mendukung proses penyembuhan
pasien.
2.
Menyediakan
perlindungan hukum bagi pihak yang menjalankan prosedur transplantasi.
Dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan perdagangan organ dan/atau jaringan tubuh manusia, sejumlah pasal secara tegas melarang aktivitas perdagangan komersial maupun pemanfaatan paksa yang termasuk dalam kategori eksploitasi. Pasal-pasal ini mencakup Pasal 1 angka 7, yang merinci definisi tindakan-tindakan eksploitasi, serta Pasal 2 angka 8 dan 9 yang menjelaskan tentang perekrutan calon korban eksploitasi, termasuk dalam kasus transplantasi organ. Pasal 3 dan 4 melarang pergerakan Warga Negara Indonesia keluar atau masuk wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi, sementara Pasal 5 dan 6 mengatur larangan pengangkatan atau pemindahan anak dengan maksud eksploitasi. Terakhir, Pasal 7 menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran pasal-pasal tersebut. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara khusus mengatur tindak pidana transplantasi organ, Rancangan KUHP mencakup Pasal 394 yang melarang tindakan komersial dalam transplantasi organ atau jaringan, termasuk transfusi darah, dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda kategori IV.
Secara yuridis formal, hukum telah dengan tegas melarang segala bentuk perdagangan organ tubuh untuk alasan apa pun. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, masih sering ditemui individu atau pihak yang menawarkan organ tubuh tertentu dengan harapan mendapatkan imbalan finansial guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Imbalan tersebut seringkali menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, sangat krusial untuk memperhatikan kesejahteraan donor dengan memastikan adanya jaminan kesehatan yang memadai, serta mencegah risiko efek samping berbahaya dari proses eksplantasi, sehingga donor tidak dirugikan dalam prosedur transplantasi (Poetra, 2023).
Walaupun regulasi mengenai transplantasi organ tubuh, khususnya ginjal, sudah diatur dalam undang-undang Indonesia, masih ada beberapa kekurangan, yaitu:
1)����� Belum ada peraturan yang secara khusus mengatur transplantasi organ dari donor hidup, baik yang berhubungan dengan hubungan kekerabatan maupun solidaritas.
2)����� Tidak ada keterangan mengenai kategori pendonor hidup yang diperbolehkan untuk melakukan transplantasi dan donasi ginjal.
3)����� Tidak ada regulasi yang mengatur pedoman prinsip untuk pelaksanaan transplantasi organ dari pendonor hidup.
4)����� Tidak ada ketentuan yang mengatur struktur operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan transplantasi dan donasi organ ginjal.
5)����� Tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai dukungan pendanaan untuk transplantasi dan donasi organ ginjal.
Transplantasi organ merupakan prosedur medis yang krusial dan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian serta kewenangan yang sesuai. Hal ini diatur dalam Pasal 65 UU Kesehatan, yang menetapkan bahwa transplantasi organ hanya boleh dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, yaitu rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Rumah sakit tersebut harus memenuhi beragam kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 PP No. 53 tahun 2021. Penunjukan ini tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga menempatkan tanggung jawab besar di pundak rumah sakit untuk menjamin kelancaran dan keamanan proses transplantasi. Dalam konteks ini, interaksi hukum menjadi sangat penting, melibatkan hubungan antara rumah sakit dan pasien, tenaga kesehatan yang bertugas di bawah naungan rumah sakit, serta pihak ketiga yang berkaitan dengan pasien. Keterikatan ini menciptakan sebuah ekosistem hukum yang kompleks, di mana kepatuhan terhadap regulasi sangat menentukan keberhasilan dan etika dalam praktik transplantasi organ.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek etikolegal yang berkaitan dengan praktik transplantasi organ di Indonesia. Dengan memahami kerangka hukum yang mengatur transplantasi, penelitian ini berfokus pada identifikasi tantangan serta celah dalam regulasi yang dapat mempengaruhi implementasi prosedur ini secara aman dan etis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali perspektif para pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga donor guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang muncul dalam praktik transplantasi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan praktik transplantasi organ di Indonesia, demi tercapainya perlindungan hak-hak pasien dan donor serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
METODE
1. Desain Penelitian
Penelitian ini menerapkan metode kualitatif
melalui pendekatan studi kasus. Studi
ini bertujuan untuk memahami secara
mendalam isu etikolegal terkait transplantasi organ di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
mengeksplorasi pandangan para ahli, praktisi, pasien, dan pembuat kebijakan
terkait aspek etika dan hukum dalam proses transplantasi organ.
2. Lokasi dan Subjek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa rumah
sakit yang menyediakan layanan transplantasi organ di Indonesia, serta lembaga
yang terlibat dalam perumusan kebijakan etikolegal transplantasi organ. Subjek
penelitian mencakup:
a.
Dokter spesialis
transplantasi organ
b.
Praktisi hukum yang
mengurusi masalah medis
c.
Pasien penerima organ
d.
Ahli etika medis
e.
Perwakilan pemerintah terkait regulasi transplantasi
3. Instrumen Penelitian
Alat utama yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan literatur terkait, untuk menggali pandangan para partisipan tentang isu-isu etikolegal. Observasi digunakan untuk mendapatkan data
kontekstual dalam pelaksanaan transplantasi organ di lapangan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui:
a.
Wawancara mendalam: Wawancara
semi-terstruktur dilakukan
dengan para ahli yang berperan
dalam transplantasi organ serta
regulator hukum. Setiap wawancara
berlangsung selama 30-60 menit,
dan dicatat serta direkam dengan persetujuan partisipan.
b.
Observasi partisipatif: Peneliti
melakukan pengamatan langsung di rumah sakit dan lembaga
pemerintah untuk memahami prosedur
transplantasi dan penerapan
regulasi etikolegal.
c.
Dokumentasi:
Dokumen-dokumen terkait kebijakan dan regulasi transplantasi organ, seperti
peraturan pemerintah dan kode etik medis, dikumpulkan untuk dianalisis.
5. Teknik Analisis Data
Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
tematik, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
Transkripsi: Semua wawancara direkam dan
ditranskripsikan untuk keperluan analisis.
a.
Koding: Data
wawancara dan observasi dikoding untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait
aspek etikolegal transplantasi organ.
b.
Kategorisasi:
Tema-tema yang muncul dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas, seperti
aspek etis, aspek hukum, tantangan implementasi, dan persepsi masyarakat.
c.
Interpretasi: Setelah
tema dan kategori diidentifikasi, peneliti melakukan interpretasi data untuk
menyimpulkan implikasi etikolegal yang relevan.
HASIL DAN
PEMBAHASAN
Signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi teknis medis maupun kerangka hukum yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi terkini praktik transplantasi organ di Indonesia, serta menelaah aspek etikolegal yang menyertainya.
1. � Kondisi Praktik Transplantasi Organ di Indonesia:
Kemajuan Teknologi dan Infrastruktur: Perkembangan teknologi medis telah memungkinkan dilakukannya berbagai jenis transplantasi organ di Indonesia, seperti transplantasi ginjal, hati, dan jantung. Peningkatan infrastruktur di rumah sakit rujukan nasional juga berperan penting dalam menunjang keberhasilan prosedur ini.
Salah satu tantangan terbesar dalam transplantasi organ di Indonesia adalah keterbatasan jumlah donor organ, baik dari pendonor yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya donasi organ masih menjadi hambatan utama.
2. � Aspek Etikolegal Transplantasi Organ:
Setiap dokter yang berpartisipasi dalam prosedur transplantasi organ di Indonesia diharuskan untuk mengikuti Kode Etik Kedokteran Indonesia. Prinsip-prinsip bioetika yang menjadi acuan meliputi penghormatan terhadap otonomi pasien (menghormati otonomi), tidak membahayakan (non-maleficence), berkontribusi pada kebaikan (beneficence), dan keadilan (justice).
Di Indonesia, pelaksanaan transplantasi organ diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 mengenai Bedah Mayat Klinis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Regulasi ini menetapkan syarat dan prosedur untuk transplantasi organ, yang mencakup persetujuan dari donor atau keluarganya serta perlindungan terhadap hak-hak pasien.
Beberapa isu etika yang kerap muncul dalam praktik transplantasi organ di Indonesia termasuk masalah alokasi organ yang adil, persetujuan donor, dan potensi eksploitasi dalam proses mendapatkan organ dari donor hidup.
Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perkembangan dalam praktik transplantasi organ di Indonesia, tantangan dalam hal keterbatasan donor, kesadaran masyarakat, dan penegakan etikolegal masih perlu diatasi. Dengan peningkatan edukasi, penguatan regulasi, dan kesadaran etis, diharapkan transplantasi organ di Indonesia dapat terus berkembang secara aman dan etis, memberikan harapan baru bagi pasien yang membutuhkan.
Pembahasan
Transplantasi organ merupakan salah
satu inovasi medis yang paling kompleks dan berpengaruh, menawarkan harapan
baru bagi pasien yang menderita penyakit terminal. Di Indonesia, praktik
transplantasi organ terus berkembang, namun tantangan dalam aspek etikolegal
menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas dan jumlah
transplantasi yang aman dan sesuai dengan standar etika.
1.
Kemajuan Praktik Transplantasi Organ di Indonesia
Dalam beberapa dekade
terakhir, Indonesia telah mengalami kemajuan dalam teknik medis transplantasi
organ, khususnya pada transplantasi ginjal dan hati. Rumah sakit terkemuka di
Indonesia, seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang berada di
Jakarta, telah menjadi pusat unggulan dalam prosedur ini. Kemajuan ini ditopang
oleh peningkatan infrastruktur medis, pelatihan tenaga medis yang lebih baik,
serta adopsi teknologi mutakhir yang mendukung prosedur transplantasi yang
lebih aman dan efektif.
2.
Keterbatasan Donor dan Kesadaran Masyarakat
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam transplantasi organ di
Indonesia adalah keterbatasan
jumlah donor, baik dari pendonor yang masih hidup maupun
dari yang telah meninggal dunia. Rendahnya tingkat kesadaran dan edukasi
masyarakat mengenai pentingnya donasi organ menjadi hambatan utama dalam
memperluas ketersediaan organ. Budaya dan keyakinan religius yang mempengaruhi
pandangan masyarakat tentang donasi organ juga berkontribusi pada rendahnya
jumlah donor di Indonesia.
3.
Aspek Etikolegal dalam Transplantasi Organ
Aspek etikolegal dalam transplantasi organ di
Indonesia mencakup berbagai
isu penting yang berhubungan dengan hak-hak pasien, kewajiban tenaga medis, dan regulasi yang mengatur prosedur transplantasi. Beberapa poin utama dalam
pembahasan ini meliputi:
a. Penghormatan terhadap
Autonomi Pasien: Prinsip etika ini
menekankan bahwa setiap keputusan mengenai donasi organ harus dilakukan secara sukarela dan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam konteks ini, penting bagi
tenaga medis untuk memastikan bahwa calon donor memahami sepenuhnya risiko dan manfaat dari donasi organ sebelum memberikan persetujuan.
b. Prinsip Non-Maleficence (Tidak Merugikan): Setiap prosedur transplantasi mengandung risiko, dan oleh karena itu, dokter
harus berupaya meminimalkan risiko ini kepada baik
donor maupun penerima. Penilaian yang cermat terhadap kelayakan donor dan penerima menjadi sangat penting untuk menghindari
hasil yang merugikan.
c. Prinsip Beneficence (Berbuat Baik): Transplantasi
organ bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal kepada penerima dengan memulihkan fungsi organ yang rusak. Namun, keputusan
ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh oleh penerima dan potensi risiko yang dihadapi oleh donor.
d. Prinsip Keadilan
(Justice): Prinsip ini mengharuskan alokasi organ dilakukan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan kebutuhan medis penerima dan bukan berdasarkan faktor non-medis seperti status sosial atau ekonomi.
Di Indonesia, hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat keterbatasan organ yang tersedia
dan tingginya permintaan.
4.
Tantangan dan Rekomendasi
Tantangan utama dalam praktik transplantasi
organ di Indonesia meliputi rendahnya
tingkat kesadaran masyarakat, keterbatasan organ
donor, serta kebutuhan untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Untuk mengatasi
tantangan ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi mengenai donasi organ, memperkuat kerangka hukum yang ada, dan memastikan bahwa transplantasi organ dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.
KESIMPULAN
Transplantasi organ di Indonesia menawarkan harapan besar bagi banyak pasien, namun pelaksanaannya harus selalu memperhatikan aspek etikolegal untuk memastikan bahwa prosedur ini dilakukan dengan cara yang adil, aman, dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan praktik transplantasi organ di Indonesia dapat terus berkembang dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip etika medis yang luhur.
REFERENSI
Abdullah, M. Z.,
& Fatriansyah, F. (2022). Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli
Organ Tubuh. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), 156�165.
Aprilia, C. (2023).
Implementasi Tindak Pidana Jual Beli Organ Ditinjau dari Frasa Kompensasi Donor
yang Diperbolehkan Menurut Sistem Hukum di Indonesia. UNES Law Review, 6(2),
6990�6999.
Christianto, H.
(2011). Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan
Nilai Kemanusiaan. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(1),
19�37.
Fadillah, A. N.,
& Mahmud, A. (2023). Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Kejahatan
Lintas Negara. Balobe Law Journal, 3(2), 55�62.
Pasaribu, M.,
Hamdan, M., & Lubis, R. (2014). Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk
Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia.
Jurnal Mahupiki, 2(1).
Poetra, J. F.
(2023). Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas.
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 7(3), 2271�2282.
Pontoh, V. A.,
Lumunon, T. H. W., & Wongkar, V. A. (2023). ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN
ORGAN TUBUH SEBAGAI OBJEK WASIAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KESEHATAN. LEX PRIVATUM, 11(5).
Rico Virza, P.
(2024). PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PRAKTIK
EUTHANASIA DI INDONESIA.
Saifullah, M. A.
(2018). TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan
Etika Kedokteran). Al-Mursalah, 2(1).
Simbolon, M. (2013).
Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati. Lex et Societatis, 1(1).
Soekidjo, N. (2010).
Etika dan hukum kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta, 44.
Syamsurizal, S.
(2023). Meta Analisis Transplantasi Organ: Tinjauan Perspektif Islam, Hukum
Positif dan Etika Kedokteran. Jurnal Sains Dan Kesehatan Darussalam, 3(2),
57�64.
World Health Organisation dalam Resolusi WHA (World Health Assembly) Pedoman yang berkaitan dengan Hukum Hak Asasi Manusia International terkhusus mengenai perdagangan organ manusia secara illegal dikutip dari Nyoman Mas Gita Sawitri, �Perlindungan Korban Transplantasi Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal dari
Mandagi, R.A. (2021). Prospek Formulasi Hukum Pidana Dalam Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup. Lex Crimen 10(6), pp. 176-186.
Notoatmodjo, S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta, ID: Rineka Cipta Rizky, W.S. (2018). Tindak Pidana Transplantasi Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lex Crimen 7(10), pp. 23-30.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung, ID: PT. Citra Aditya Bakti
Samil, R.S. (2001). Etika Kedokteran Indonesia. Jakarta, ID: Bina Pustaka
Sudarsono, M. (2010). Dasar-dasar Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia, Edisi revisi. Jakarta, ID: Interna Publishing
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang