SEJARAH BERDIRI DAN BERKEMBANGNYA PGRI DARI MASA KOLONIAL SAMPAI REFORMASI� (1912-1998)

Darmawan Rahmadi

Universitas Indraprasta PGRI

E-Mail: [email protected]

kata kunci: sejarah berdiri dan berkembangya pgri, kolonial, reformasi. keywords: history of the establishment and development of pgri, colonial, reformation.	ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah Bedirinya dan berkembangnya PGRI pada masa Kolonial, masa Kemerdekaan, Sejarah perkembangan PGRI pada masa Orde lama, Orde Baru sampai masa Reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah� metode penelitian sejarah. dengan teknik pengumpulan sumber yang diambil dari berbagai sumber di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pusat UI, dan Perpustakaan Unindra, Kantor PGRI serta Wawancara. Hasil Penelitian menujukan bahwa pertama Pada kongres pertamanya di kota Magelang tanggal 12 februari 1912, terbentuklah kepengurusan besar PGHB lalu tanggal 24 � 25 November 1945 melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sejak saat itu PGRI lahir sebagai wadah perjuangan kaum Guru untuk turut serta menegakkan dan mempertahankan serta mengisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. kedua Pada awal pendirian sampai pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi PGRI selalu mengalami perekembangan dalam berbagai hal terutama yang menyangkut kepentingan guru dan pendidikan. Ketiga PGRI dari awal pendirian sampai masa reformasi memiliki peranan yang berbeda beda. Peranan yang paling penting PGRI adalah ikut melahirkan Undang � undang guru dan dosen. keempat Tantangan PGRI dari awal pendirian sampai masa reformasi PGRI selalu mengalami tantangan yang berbeda - beda tantangan yang paling berat adalah pada masa demokrasi terpimpin.. This study aims to determine the history of the establishment and development of PGRI during the Colonial period, the Independence period, the history of the development of PGRI during the Old Order, New Order to the Reformation period. The research method used is the historical research method. with source collection techniques taken from various sources in the National Archives, National Library, UI Central Library, and Unindra Library, PGRI Office and Interviews. The results of the study indicate that first, at its first congress in the city of Magelang on February 12, 1912, the PGHB executive board was formed, then on November 24-25, 1945, the Indonesian Teachers Association (PGRI) was born. Since then, PGRI was born as a forum for the struggle of teachers to participate in upholding, maintaining and filling the independent Unitary State of the Republic of Indonesia. second, from its inception to the Old Order, New Order and Reformation, PGRI has always experienced developments in various matters, especially those concerning the interests of teachers and education. Third, PGRI from its inception to the reformation period has had different roles. The most important role of PGRI is to help create the Teachers and Lecturers Law. The fourth challenge of PGRI from its inception to the reform era, PGRI has always experienced different challenges, the most difficult challenge was during the guided democracy era..
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA . This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Pada gerakan guru di Indonesia dapat ditelusuri sejak penjajahan Portugis. Sekolah yang pertama kali didirikan oleh orang-orang Portugis adalah di pulau Ambon pada tahun 1536 (Hoesein & Supriadi, 2003).

Pada era penjajahan Portugis ini gerakan guru atau organisasi guru sudah terbentuk, di mana mereka umumnya para pengemban agama Katholik yang ikut serta dalam misi penjajahan Portugis.

Mereka terdiri dari orang-orang Katholik Ordo Jesuit dan Dominikan. Oleh karenanya, organisasi guru ini sering di sebut gerakan guru Ordo Jesuit dan Dominikan. Gerakan guru-guru katholik ini mampu mentransmisikan pendidikan dan ajaran agama katholik diterima penduduk setempat. Gerakan Guru Ordo Jesuit dan Ordo Dominikan. Saat itu kuat dengan pendidikan berbasis agama khatolik.

Pada era penjajahan Inggris, pendidikan dan gerakan guru tidak terorganisir karena pemerintahan Raffles lebih memfokuskan pada usaha pengembangan penelitian tentang Jawa. Gerakan guru era penjajahan Belanda ditandai dengan munculnya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang kemudian berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Inilah cikal bakal munculnya organisasi guru yang kita kenal kemudian sebagai PGRI.

Sejarah organisasi guru pada zaman penjajahan Belanda dimulai pada tahun 1894, yaitu dengan dibentuknya organisasi kaum pekerja upahan pertama oleh para guru sekolah dasar dan menengah Belanda (Tedjasukmana, 2008).

Asosiasi para guru ini dikenal dalam nama Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap (NIOG). Organisasi ini mempertahankan sifat khusus Belandanya, meski demikian organisasi ini seperti dijelaskan Tedjasukmana dalam studinya tentang gerakan buruh di Indonesia tidak pernah memainkan suatu peranan penting dalam gerakan buruh Indonesia. Saat itu,

Dengan dikeluarkannya para guru Belanda dari sekolah-sekolah publik setelah berdirinya Republik, NIOG menjadi suatu serikat para guru yang kecil di sejumlah sekolah swasta Belanda. Pada tahun 1956, NIOG terdaftar pada Kementrian Perburuhan yang mempunyai enam cabang dengan anggota 320 individu. Tentu saja, dalam konteks gerakan guru Indonesia, kehadiran NIOG menjadi peletak dasar munculnya gerakan guru di tanah air.

Pada tahun 1912 dengan berdirinya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang diketuai oleh Karto Soebroto. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda- beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka II.

Pada abad 17 dan 18 Indonesia dijajah oleh Belanda. Selama Belanda berkuasa dan menjajah, pendidikan di Indonesia pilih kasih dan tidak berkembang. Pendidikan diutamakan kepada orang asing dan kaum pedagang serta anak-anak pegawai Belanda saja.

Pada waktu itu, pendidikan yang ada dilaksanakan oleh pemerintah Belanda yang guru-gurunya dirangkap oleh para pejabat gereja. Format pendidikan yang dikelola oleh rakyat harus seizin Belanda dan pengelolaannya dibebankan kepada rakyat. Dan menurut analisa ahli sejarah, yang membentuk rasa nasionalisme bangsa Indonesia pada waktu itu adalah diperbolehkannya bahasa Melayu dipakai dalam bahasa pengantar sekolah.

Namun, mutu guru pada masa ini hanya pada tingkat membaca, menulis dan berhitung saja. Pada masa ini, berdirinya sekolah hanya sekedar untuk memberantas buta huruf saja. Dari bentuk-bentuk sekolah rakyat atau sekolah desa itu berkembang berkat kegigihan putra putri bangsa yang pernah mendapat pendidikan yang baik, turut memberikan konstribusi dalam peningkatan pendidikan di Indonesia.

Diantaranya seperti Ki Hajar Dewantara dengan sekolahnya Taman Siswa, Ki Haji Ahmad Dahlan dengan sekolahnya Muhammadiyah, dan beberapa tokoh lainnya yanng berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia pada waktu itu. Sejak itu, lahirlah pergerakan-pergerakan bangsa yang bersifat Kebangsaan dan Keagamaan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peranan guru telah menunjukan dedikasinya untuk mencerdaskan bangsa dan mewujudkan cita-cita membebaskan rakyat dan tanah airnya dari tangan penjajah. Banyak tokoh nasional yang berasal dari kalangan guru, seperti : KH. Ahmad Dahlan, Ki. Hajar Dewantara, Moh. Syafe�i, Jenderal Soedirman, Jenderal A.H. Nasution, dll.

Begitu Proklamasi diumumkan oleh pakar Proklamator Soekarno-Hatta, 100 hari kemudian lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setelah disepakati secara nasional pada Kongres pertama Guru-guru Indonesia di Surakarta (Kota Solo), Jawa Tengah pada tanggal 25 November 1945. Lahirnya PGRI telah membawa persatuan dan kesatuan para guru dan tenaga kependidikan diseluruh Indonesia, sehingga menghapuskan segala bentuk perpecahan diantara kelompok guru. Peserta Kongres PGRI menunjuk Ketua Umum (KETUM) Pengurus Besar PGRI yaitu Amin Singgih.

Revolusi Indonesia telah merubah tatanan kehidupan Bangsa Indonesia termasuk bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan tidak hanya yang bersifat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian dengan cita-cita dari suatu bangsa dan atau Negara yang baru merdeka. Namun, Panitia Penyelidik Pengajaran yang di ketuai oleh Ki Hajar Dewantara telah berhasil merumuskan landasan idiil yaitu Pancasila, tujuan pendidikan, sistem sekolah serta kesempatan belajar bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Tujuan pendidikan pada masa revolusi dirumuskan bahwa pendidikan bertujuan mendidik warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Negara dan Masyarakat Pada awal kemerdekaan, pendidikan Indonesia lebih menekankan kepada bagaimana menanamkan rasa nasionalisme dan berjiwa patriotisme untuk mempertahankan kemerdekaan

Pada masa awal-awal perjuangan PGRI adalah melalui bangku sekolah-sekolah dan luar sekolah serta melalui partisipasi langsung dalam perlawanan fisik kepada pihak Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya PGRI selalu menjadi wadah perjuangan nasib guru � guru di Indonesia sampai masa Reformasi saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat Tesis dengan tema dan judul Sejarah Berdiri Dan Berkembangnya PGRI Dari Masa Kolonial Sampai Reformasi (1912 � 1998).� Maka penulis akan lebih memperjelas pembahasanya dalam tesis ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melalui metode dan metodologi dalam penelitian sejarah adalah dua fase kegiatan yang berbeda untuk tugas yang sama. Sartono Kartodirdjo, seperti yang dikutip Helius Sjamsudin membedakan antara metode sebagai �bagaimana orang memperoleh pengetahuan� (How to Know) dan metodologi sebagai �mengetahui bagaimana harus mengetahui� (to know how to know), (Sjamsudin, 2007:14). Dengan demikian jika diterapkan dalam proses penelitian sejarah, metode sejarah adalah �bagaimana mengetahui sejarah�, sedangkan metodologi sejarah ialah �mengetahui bagaimana sejarah� (Abdurrahman, 1999:55-58). Penulisan penelitian� ini menggunakan metode sejarah dengan melakukan tahapan heuristik, verifikasi, intepretasi, dan histioriografi (Gottschalk, 1985:57).

Teknik Pencatatan Data Pada tahap ini penulis menggunakan teknik pencatatan data yang lazimnya digunakan dan sekaligus diistilahkan dengan sebutan heuristik. Dengan langkah ini penulis melakukan pencarian berbagai jenis buku yang bisa mengungkapkan keterangan tentang kejadian masa lalu.Dalam menulis sejarah dibutuhkan sumber yaitu data � data sejarah. Sumber sejarah dibagi dua, yaitu sumber tertulis (dokumen) dan tidak tertulis (artifact). Adapula sumber lisan dan sumber kuantitatif. Dari data yang telah dikumpulkan maka penulis melakukan selektifitas data melalui kritik sumber. Ada dua macam kritik sumber. Ada dua macam kritik sumber yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern untuk menilai otentitas data dan sumber. Sedangkan kredibilitas data melalui kritik intern (kuntowijoyo, 2004:45) Data yang dicari dan dicatat oleh penulis berupa data primer dan data sekunder dalam hal ini penulis harus cermat memilih buku � buku sumber untuk dimasukan ke data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang diolah oleh seseorang atau tulisan dan karangan yang tidak lagi sumber pertama. Lalu penulis menyusun kembali secara sistematis maupun kronologis. Sehingga dengan cara seperti itu dapat diperoleh suatu gambaran yang dapat mengungkapkan keterangan secara menyeluruh dari penulisan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data. Pada tahap ini penulis melakukan upaya� pengumpulan data untuk memberi jaminan obyektivitas hasil penelitian, maka digunakan teknik dan alat pengumpulan data, dengan memperhatikan pendapatnya. Teknik dan alat pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan dicapainya pemecahan masalah secara valid dan realible, yang pada giliranya akan memungkinkan dirumuskannya generalisasi yang obyektif.� Pada penelitian ini penulisan teknik penelitiannya berdasarkan kepala studi kepustakaan. Teknik pencatatan data pada tahap ini penulis menggunakan teknik pencatatan data yang lazimnya digunakan dan sekaligus diistilahkan dengan sebutan heuristik. Dengan langkah ini penulis melakukan pencarian berbagai jenis buku yang bisa mengungkapkan keterangan tentang kejadian masa lalu.� Teknik Analisis Data Pada tahap ini penulis melakukan penelitian dengan dua jenis teknik analisis data, yaitu deskripsi eksploratif dan deskripsi analitis. Deskripsi eksploratif digunakan dalam tahap pembacaan buku sejarah secara intensif untuk menjaring data yang dibutuhkan. Deskripsi analitis diterapkan guna mengkaji, mengeksplisitkan dan mensistematikan data yang telah dijaring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persatuan Guru Republik Indonesia lahir karena, guru-guru bangkit dan mulai berorganisasi untuk melahirkan kesamaan hak dan posisi dengan orang Belanda. Pada tahun 1912, lahirlah Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang kemudian pada tahun 1932 berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Begitu Proklamasi diumumkan oleh pakar Proklamator Soekarno-Hatta, 100 hari kemudian lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setelah disepakati secara nasional pada Kongres pertama Guru-guru Indonesia di Surakarta (Kota Solo), Jawa Tengah pada tanggal 25 November 1945� melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sejak saat itu PGRI lahir sebagai wadah perjuangan kaum Guru untuk turut serta menegakkan dan mempertahankan serta mengisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Nama PGRI sendiri diberikan oleh utusan dari Jawa Barat yang berjiwa unitaristis yang saat itu bergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Priangan (PGSP). (PGRI, 2008:39)

PGRI pada masa Orde lama dibagi menjadi dua bagian masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi liberal PGRI menghasilkan keputusan dalam kongres yang di Bandung diantaranya: Menyelesaikan pelaksanaan penyesuaian gaji pegawai berdasarkan PP yang ditetapkan, Menyelesaikan upaya pemberian penghargaan kepada kepada golongan Cooperator dan Non Cooperato, Mendesak Pemerintah agar menyusun peraturan gaji baru, Mendudukkan wakil PGRI dalam panitia penyusunan peraturan gaji baru. untuk mencapai tujuan organisasi PGRI terus menerus menata organisasi dan mengonsolidasi semua potensi yang ada sehingga mampu menampung aspirasi Guru. (YPLP/PPLP PGRI, 2012 : 15)

�PGRI pada masa Demokrasi Terpimpin adalah pada masa ini PGRI mengalami keguncangan diakibatkan pada Kongres IX PGRI di Surabaya bulan Oktober/November 1959, Soebandri dkk. melancarkan� politik adu domba diantara para peserta kongres, terutama pada waktu pemilihan umum.� Kali ini pun usaha tersebut tidak berhasil, dan M.E. Subiadinata terpilih kembali sebagai ketua umum PB PGRI. Politik adu domba dilanjutkan kembali pada kongres yang ke X di Gelora Bung Karno, Jakarta 1962.� Soebrandri dkk. melancarkan usaha keji dengan mengedarkan selebaran untuk memfitnah M.E. Subiadinata dengan menyatakan bahwa ia anti manipol usdek sebagai dasar PGRI. (Yunus , 2003, 34)

PGRI� masa� Orde Baru� pada masa ini ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, menyusun konsep pendidikan nasional dan membangun lembaga � lembaga pendidikan yang bernaung di bawah YPLP � PGRI. Perkembangan PGRI pada masa reformasi bahwa organisasi ini adanya� tantangan dan tuntutan reformasi dimana PGRI harus beradaptasi dan mewujudkan dirinya sebagai the learnig organization (organisasi pembelajar).

Peranan PGRI pada awal berdiri adalah Para Guru saat itu bukan hanya memberikan pelajaran didalam kelas, tetapi juga sebagai pengobar api perjuangan melawan NICA (Belanda) dan Sekutu demi tegaknya kemerdekaan. Dalam usaha meningkatkan pendidikan mulai dilaksanakan dengan bernafaskan, peralihan dari pendidikan yang bersifat kolonial ke pendidikan Nasional. sebagai media organisasi dan meningkatkan komunikasi, maka pada tahun 1948 PGRI mulai menerbitkan majalah Guru sasana, yang kemudian berubah menjadi majalah suara Guru sampai sekarang. (Hadiatmdja,dkk. 2000:24).

Peranan PGRI pada masa Demokrasi Liberal adalah� ketika Soedjono, Ketua Umum PB PGRI Menghasilkan konsep PGRI tentang pendidikan nasional dan upaya mengatasi kekurangan guru. Peranan PGRI pada masa Demokrasi Terpimpin adalah PGRI pada masa ini salah satunya bahwa pada bidang ketenagakerjaan yaitu PGRI mendirikan PSPN (Persatuan Serikat Pekerja Pegawai Negeri), Peranan PGRI pada masa Orde Baru adalah menegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, Menuntut diaktifkannya kembali 27 orang pejabat tinggi kementrian P dan K yang dipecat. Menyusun konsep pendidikan nasional yaitu sumbangan pemikiran PGRI dalam upaya menyusun konsep sistem pendidikan nasional melalui kongres XIV telah melahirkan beberapa keputusan, diantaranya keputusan NO. 001/KPTS/KGIUXIV/1979 tentang: Usaha Meningkatkan Satu Sistem Pendidikan Nasional yang antap dan Terpadu � selain itu disampaikan pula pernyataan tentang �Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional�. Adapun secara pribadi dapat disebutkan nama � nama Seperti : H. Basyuni, Suryamiharja, Drs. Gazali, Prof Dr Winarno Surahmad M.Sc. Ed, Dra. Mien S. Warman, Ki Suratman, Dr Anwar yasin, M.Ed dan lain � lain. Mereka adalah orang � orang yang diminta sumbangan pikiranya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terutama dalam mendiskusikan dan menyusun rumusan sistem pendidikan nasional dari waktu � waktu. (YPLP/PPLP PGRI, 2012 : 29)

Peranan PGRI pada masa Reformasi adalah bahwa PGRI turut serta membidangi beberapa bidang salah satunya melahirkan undang � undang guru dan dosen diawali undang � undang sikdiknas terlebih dahulu tahun 2003 dan undang � undang guru dan dosen terus lahirkan tunjangan sertifikasi guru. (Wawancara dengan Dr. M. Qudrat Nugraha, M.Si, Tanggal 4 Februari 2019)

PGRI pada masa awal berdiri� mengalami tantangan yaitu adanya kedatangan sekutu yang ingin merebut kembali Indonesia dan PGRI harus ikut dalam� mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.� Tantangan PGRI pada masa demokrasi liberal adalah tantangan�� memenuhi kebutuhan guru dan perbaikan nasib guru. Tantangan PGRI pada masa Demokrasi Terpimpin adalah adanya pengaruh Komunis yang masuk ke dalam tubuh PGRI dengan munculnya PGRI Non � Vaksentral. Tantangan PGRI pada masa Orde Baru yaitu terkait dengan kebijakan politik dan pemerintah pada masa ini bahwa dimasa Orde Baru PGRI organisasi profesi guru di Indonesia, yang telah menentukan sikap politiknya untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar. Tantangan PGRI di masa reformasi ialah tantangan cyber paedagogis bagaimana PGRI bisa beradaptasi dengan zamanya agar guru bisa mengajar zaman milenial.

KESIMPULAN

Pada tanggal 12 februari 1912, terbentuklah kepengurusan besar Persatuan Guru Hindia Belanda. Perkembangan berikutnya PGHB berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) pada tahun 1933. Lalu tanggal 25 November 1945 lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Nama PGRI sendiri diberikan oleh utusan dari Jawa Barat yang berjiwa unitaristis yang saat itu bergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Priangan (PGSP). PGRI pada masa masa Orde Lama seperti� pada masa demokrasi liberal mendesak pemerintah agar menyusun peraturan gaji baru, PGRI pada masa Demokrasi Terpimpin adalah pada masa ini PGRI mengalami keguncangan akibat adanya PGRI Non - Vaksentral. PGRI� masa� Orde Baru� pada masa ini ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, menyusun konsep pendidikan nasional dan membangun lembaga � lembaga pendidikan yang bernaung di bawah YPLP � PGRI. Perkembangan PGRI pada masa reformasi bahwa organisasi ini adanya� tantangan dimana PGRI harus beradaptasi dan mewujudkan dirinya sebagai the learnig organization (organisasi pembelajar). Peranan PGRI pada awal berdiri adalah pengobar api perjuangan melawan NICA (Belanda) dan Sekutu demi tegaknya kemerdekaan.� Peranan PGRI pada masa Demokrasi Liberal adalah menghasilkan konsep PGRI tentang pendidikan nasional dan� mengatasi kekurangan guru. Peranan PGRI pada masa Demokrasi Terpimpin adalah PGRI mendirikan PSPN (Persatuan Serikat Pekerja Pegawai Negeri), Peranan PGRI pada masa Orde Baru adalah menegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara menuntut agar organisasi PGRI Non � Vaksentral, serta Peranan PGRI pada masa Reformasi adalah melahirkan undang � undang guru dan dosen serta lahirkan tunjangan sertifikasi guru. Tantangan PGRI pada masa awal berdiri adalah kedatangan sekutu yang ingin merebut kembali Indonesia. Tantangan PGRI pada masa demokrasi liberal adalah memenuhi kebutuhan guru dan perbaikan nasib guru. Tantangan PGRI pada masa Demokrasi Terpimpin adalah adanya pengaruh Komunis yang masuk ke dalam tubuh PGRI dengan munculnya PGRI Non � Vaksentral. tantangan PGRI pada masa Orde Baru yaitu terkait dengan kebijakan politik dan pemerintah pada masa ini� untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Golkar. serta tantangan PGRI pada masa reformasi adalah tantangan cyber paedagogis bagaimana PGRI bisa beradaptasi dengan zamanya untuk guru � guru bisa mengajar zaman milenial.

DAFTAR RUJUKAN

Hoesein, A. A., & Supriadi, D. (2003). Guru di Indonesia: pendidikan, pelatihan dan perjuangannya sejak zaman kolonial hingga era reformasi. (No Title).

Tedjasukmana, I. (2008). Watak politik gerakan serikat buruh indonesia. -.

Abdurahman, Dudung. 1999. Metodologi Penelitian Sejarah. Yogjakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.

Ali, R. Moh. 1963. Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Jakarta: Bhratara

Alwi, Hasan dkk. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.

Basyuni Suriamiharja. 2003. Perjalanan PGRI (1945-2003).

Brata Trisnu Nugroho.2006. Prahara Reformasi Mei 1998. Semarang: UPT UNNES Press,2006.

Depdikbud. Pendidikan di Indonesia 1900-1942

Emporium Sampai Imperium. Yogyakarta: Ombak.

Gottschalk, Louis. 2006. Mengerti Sejarah terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss).

Hadi Supeno. 1995.� Potret Guru. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.

Hadiatmadja, R.A. Soepardi., dkk., 2000. Pedidikan sejarah perjuangan PGRI (PSP- PGRI), Jilid II, III, IV, V. Semarang : IKIP PGRI

�Haryatmoko, 2008. �Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis�, dalam bukuMenemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika,

Hasan Basri Hosen. 2010. Bahan Ajar KePGRIan. Padang : Sekretariat PGRI Provinsi Sumatera Barat

Helius Sjamsuddin. 1993. Sejarah Pendidikan Di Indonesia zaman kemerdekaan (1945-1950). Depdikbud. Jakarta.

I.Djumhur dan H. Danasuparta. Sejarah Pendidikan. Bandung.

I.J. Brugmans.� 1938. Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlands-Indie. Groningen: J.B. Wolters.

Kartini, Kartono, 1997. Tujuan Pendidikan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Kartodirdjo, Sartono. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 (Dari Emporium Sampai Imperium) Jilid 1. Jakarta: PT Gramedia.

Kartodirdjo, Sartono. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari

Khairuddin.2008. Pendidikan Di zaman Belanda.

Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Benteng Budaya.

Leirissa. 1999. Metodologi Strukturis dalam Ilmu Sejarah. Jakarta : Program Ilmu Pasca Sarjana UI.

M. Rusli Yunus, et.al., 2003. Perjalanan PGRI (1945-2003) Menyongsong Kongres XIX PGRI di Semarang, 8-12 Juli 2003. Jakarta: PB. PGRI.

M.C. Ricklefs, 2005. Sejarah Indonesia Modern, Jakarta : PT SERAMBI ILMU SEMESTA.

Moh. Yamin, 2009 Menggugat Pendidikan Indonesia. Jogjakarta: Ar Ruz.

Nasution, S. 2008. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

�PB PGRI. 1988. Risalah dan Keputusan Kongres XVIII PGRI di Lembang. Jakarta : PB PGRI

PB. PGRI. PGRI Dari Masa ke Masa. 1984.� Jakarta:YPLP-PGRI Pusat.

_____ (1998). Reformasi Pendidikan dan PGRI Memasuki Era baru Abad XXI. PB PGRI : Jakarta

�_____ (2008). Risalah dan Keputusan Kongres XX PGRI di Palembang. PB PGRI .� Jakarta

�_____ (2008). Seratus Tahun Perjuangan Guru Indonesia. PB PGRI dan Depdiknas RI. Jakarta

�_____ (2009). Sejarah Singkat PGRI. PB PGRI. Jakarta

Pergerakan Nasional. Jakarta: PT Gramedia

Poerbakawatja, Soegarda. 1970. Pendidikan Dalam Indonesia Merdeka. Jakarta : Gunung Agung.

Poerdawarminta, w.j.s. 1986.� Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Poesponegoro, Marwati Djoened. & Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia IV : Kemunculan Penjajahan di Indonesia (1700-1900) Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.

Rianti, Nugroho, 2008 Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi,dan Strategi, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Ricklefs, M.C., 2008.� Sejarah Indonesia Modern 1200-2008.� Jakarta : PT.Ikrar

Rohman, Dedi. 2013. Sejarah Pendidikan di Indonesia.

Rustam E. Tamburaka. (1999). Pengantar Ilmu Sejarah: Teori Filsafat Sejarah, Sejarah

S. Nasution, 1987. Sejarah Pendidikan Indonesia, Bandung: Jemmars.

Sartono, Kartodirdjo. 1969 �Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial�, Lembaran Sejarah, Universitas Gadjah Mada.

Savitri Prastiti Scherer 1985. Keselarasan dan Kejanggalan. Jakarta:Sinar Harapan.

Sjamsudin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Soegarda Poerbakawatja. Pendidikan Dalam Alam Kemerdekaan Indonesia. Jakarta:Gunung Agung,

Somarsono, Moestoko. 1986. Sejarah Pendidikan dari jaman kejaman. Balai pustaka. Jakarta.

Sondarika, Wulan. 2015. Dampak Tanam Paksa bagi Masyarakat Indonesia,

Sudirman, Adi. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia. Yogyakarta: Diva Press.

Sugono, Dendi, dkk. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Sumarsono, Mestoko. Pendidikan di Indonesia, Dari Jaman ke Jaman. Jakarta: Depdikbud.

Sunal, C.S. & Haas, M. (1993). Social Studies and the Elementary/Middle School� Student. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

YPLP/PPLP PGRI Pusat.2011.Pendidikan Sejarah Perjuangan dan Jatidiri PGRI. Jakarta : YPLP/PPLP PGRI Pusat

Zulkarnain. 2010. Sejarah Sosial Ekonomi,

Rahmat Hidayat, Dinamika Sosial Gerakan Guru di Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol 17, Nomor 3 Mei 2011

Ahmad Kosasih, Perjuangan Organisasi Guru Di Masa Revolusi Sejarah PGRI Di Awal Pendiriannya. Jurnal SOSIO-E-KONS, Vol. 8 No. 2 Agustus 2016, hal. 91-103

Dwijdja Oetomo (Surat Kabar Yogyakarta). �Keloeh Kesah Bangsa Goeroe-goeroe�, 25 April 1914.)�

Surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, No. 8 tanggal 15 November 1913, Arsip Nasinal

Dr. M. Qudrat Nugraha, M.Si, (Sekjen PGRI Pusat) Tanggal 4 Februari 2019